Sejarah mencatat sejak 1945 telah terjadi sepuluh kali perubahan kurikulum pendidikan nasional di Indonesia, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, dan 2006. Lebih spesifik perubahan kuriklum di atas dibagi menjadi empat periode; Kurikulum rencana pelajaran (1947-1968), Kurikulum berbasis tujuan (1975 – 1984), Kurikulum berbasis keterampilan proses (1984 dan 1994), dan kurikulum berbasis kompetensi (2004 dan 2006). Perubahan juga akan terjadi lagi tahun ini walaupun masih banyak perdebatan baik dalam hal isi, struktur, dan strategi, serta landasan akademis pada rancangan kurikulum baru ini.
Dari semua perubahan di atas terdapat satu kesamaan mendasar, yaitu perubahan kurikulum tidak membawa dampak yang signifikan terhadap kemajuan dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan perubahan kurikulum menggunakan pendekatan satu arah dengan menyasar pada pengembangan kurikulum saja tanpa disertai pengembangan kompetensi guru. Guru hanya berperan sebagai passive-implementer bukan active implementer.
Passive-implementer
Perubahan proses pembelajaran telah bergeser dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Siswa dituntut aktif dalam membangun pengalaman belajarnya. Pemerintah gagal menerapkan teori ini dalam hubungannya dengan guru pada proses perubahan kurikulum. Pemerintah tidak memberikan peran aktif bagi guru dalam proses perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum gagal dimanfaatkan pemerintah sebagai momentum untuk membelajarkan guru.
Setiap perubahan kurikulum tidak disertai dengan rencana pelatihan guru yang jelas, terstruktur dan tuntas. Kurikulum baru diajarkan dengan model dogmatis berbasis asal-asalan, asal ada daftar hadir, asal menyampaikan materi, asal terlihat ada pelatihan. Materi pelatihan diawali dengan puja-puji kurikulum baru tanpa disertai kajian akademis mengapa kurikulum harus dirubah. Dogma-dogma pentingnya kurikulum baru diajarkan tanpa memberikan kesempatan guru-guru untuk mengkritisi, cukup mengamini. Pelatihan direduksi menjadi kegiatan sosialisasi semata.
Di tingkat sekolah pengiriman guru ke pelatihan harus digilir, itu jika pemegang kekuasaan adil. Jika tidak, maka jatah pelatihan ini hanya akan didapat oleh guru-guru yang berada di lingkaran kekuasaan. Lebih parah lagi jika jatah pelatihan dibagi berdasarkan rasa suka dan tidak suka. Jadwal pelatihannya pun tak tentu, kadang sampai berbulan-bulan tak ada pelatihan. Pelatihan akan gencar dilakukan jika ada program baru pemerintah, setelah itu hilang tanpa jejak.
Model pelatihan dogmatis bebasis asal-asalan mengakibatkan guru tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kelas. Akibatnya, di kelas kurikulum hanyalah seonggok dokumen berisikan kumpulan kompetensi minimal yang harus dicapai siswa dalam proses pembelajaran. Dokumen kurikulum tidak sedikitpun membantu guru dalam mendesain proses pembelajaran.
Pelatihan dan atau Kurikulum
Sudah sepuluh kali perubahan kurikulum, pemerintah belum memiliki grand desain serta metode yang jelas untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para guru. Setelah guru masuk ke sekolah, praktis guru seperti berjalan dalam rimba kesendirian. Supervisi guru dilaksanakan sebagai bukti administrasi belaka. Seperti itu berulang setiap tahun selama bertahun-tahun. Logis jika hasil Uji Kompetensi Guru sangat rendah, jangan salahkan guru!.
Perubahan kurikulum mutlak diperlukan namun memerlukan proses dan kajian yang panjang. Kurikulum tanpa grand desain dan metode pelatihan yang jelas hanyalah sebuah dokumen di rak-rak almari guru. Grand desain dan metode pelatihan guru yang jelas, terstruktur, dan tuntas tanpa kurikulum, guru masih bisa mengajar.
Think About....!!! 